BANDAR LAMPUNG, Media Histori – Rencana Pembangunan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBAT) Mesuji terus dimatangkan. Bahkan, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) telah duduk bersama membahas percepatan pembangunan balai benih guna pengembangan ikan endemik Lampung tersebut. Saat ini, sejumlah persiapan pun mulai dilakukan, salah satunya terkait kesiapan lahan.
Pembangunan BBAT yang diinisiasi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tersebut berlokasi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, diatas lahan seluas 47.669 meter persegi. Lokasi pembangunan BBAT tersebut dinilai strategis, karena hanya berjarak 5 kilometer dari pintu tol Way Serdang, dan telah tersedia jalan produksi yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Terkait sumber daya air, berasal dari Embung Way Bukoposo.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan, terkait lahan pembangunan, pada dasarnya masyarakat sudah bersedia untuk menghibahkan. Karenanya, Gubernur pun meminta Pemkab Mesuji berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Way Serdang dan Kepala Desa Bukoposo bersama BPN Provinsi Lampung dan BPKP Provinsi Lampung segera menyelesaikan proses administrasi hibah lahan.
Arinal juga mengatakan, BBAT Mesuji tersebut merupakan BBAT kelima se-Indonesia. Melalui Pembangunan BBAT itu, Kabupaten Mesuji akan menjadi sentra perikanan di Provinsi Lampung.”Saya butuh balai ini untuk solusi benih ikan yang mudah didapat, murah dibayar dan bagus harganya. Saya sangat mendambakan balai ini, Mesuji akan menjadi Kabupaten Perikanan,”ungkap Arinal, saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan BBAT Mesuji bersama KKP, di Mahan Agung, Selasa (2/8/2022).
Terkait percepatan pembangunan BBAT Mesuji, Direktur Perbenihan KKP Nono Hartanto dalam kesempatannya menjelaskan, kehadiran KKP di rapat tersebut untuk menggali informasi terkait masalah lahan lokasi pembangunan BBAT. Dia meminta agar proses penyelesaian masalah hibah lahan oleh Pemerintah Daerah segera dirampungkan, mulai dari proses ganti rugi, sertifikasi sampai kepada lahan tersebut masuk sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk kemudian dihibahkan kepada KKP.
Jika proses hibah lahan selesai, lanjutnya, maka proses awal pembangunan BBAT Mesuji (Feasibility Study dan Master Plan) dapat dilaksanakan di tahun 2022 ini. Sementara DED (Detail Engineering Design) dan proses awal pembangunan infrastruktur BBAT dapat dilakukan di tahun 2023.”KKP bisa membangun itu, bila pembangunan berada di tanahnya KKP. Itu sebagai syarat agar kita bisa mengeksekusi anggaran,”terang Nono Hartanto.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu yang terhubung secara daring menyatakan, pada prinsipnya KKP siap mendukung Pembangunan BBAT Mesuji. Terkait hibah lahan pembangunan, Haeru Rahayu meminta agar segera bisa diselesaikan dan tidak bermasalah di kemudian hari. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Pj. Bupati Mesuji, Kakanwil BPN Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kelautan & Perikanan, Kepala Dinas BM & BK, Kepala Dinas PSDA. (jay/ded)
