Bandar lampung — Sarasehan yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) tiga konstituen Dewan Pers yakni SMSI, AMSI, dan JMSI di Hotel Radisson Bandarlampung, Senin (11/5/2026), berlangsung dinamis dan penuh semangat kolaborasi. Forum tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi strategis yang menyoroti isu pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan itu dihadiri sejumlah unsur penting daerah, di antaranya Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Ganjar Jationo, Pangdam XXI, Kapolda Lampung, serta Ketua Satgas MBG Lampung.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan besarnya perhatian terhadap arah pembangunan dan program strategis pemerintah di Provinsi Lampung.
Dalam forum sarasehan, tiga organisasi perusahaan pers tersebut menegaskan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat infrastruktur daerah sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur dinilai menjadi faktor penting dalam membuka akses distribusi, mempercepat konektivitas, dan meningkatkan daya saing daerah.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekber menilai program tersebut harus berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam rekomendasi yang dibacakan tim perumus, disebutkan bahwa apabila syarat dan standar pelaksanaan MBG tidak terpenuhi, maka pihak pelaksana direkomendasikan untuk dilakukan penghentian sementara atau suspend. Langkah itu dianggap penting guna mencegah terjadinya persoalan seperti keracunan makanan maupun dampak lain yang dapat merugikan masyarakat.
Sarasehan juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan langkah-langkah tidak biasa atau out of the box dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat akar rumput. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menghidupkan kembali industri rumahan yang memiliki nilai tambah ekonomis dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Menurut peserta sarasehan, sektor usaha mikro dan industri rumah tangga memiliki potensi besar menjadi penopang ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Karena itu, diperlukan keberpihakan kebijakan serta dukungan nyata dari pemerintah agar pelaku usaha kecil dapat berkembang secara berkelanjutan.
Tak hanya berhenti pada rekomendasi, Sekber SMSI, AMSI, dan JMSI juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di daerah. Pengawasan tersebut meliputi program MBG, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat sampai program-program tersebut berjalan optimal.
Forum itu juga menegaskan bahwa program MBG harus memberikan dampak nyata terhadap sektor UMKM, peternak, nelayan, hingga petani lokal. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi berantai sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga para pelaku ekonomi daerah.
Di sisi lain, stabilitas harga bahan pokok dan komoditas pendukung program MBG turut menjadi perhatian utama. Sekber menilai pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat fluktuasi harga ataupun ketidakseimbangan distribusi dalam rantai pasok program tersebut.
Rekomendasi sarasehan itu menjadi penegasan bahwa insan pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas.(*)
