Lampung Tengah – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima kunjungan kerja (kunker) Tim Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, di Aula Sesat Nuwo Balak, Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah, Sabtu (25/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan program bantuan sosial, evaluasi kesiapan penanggulangan bencana, monitoring pelayanan haji dan umrah, serta penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Tengah.
Rombongan Komisi VIII DPR RI disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan Kementerian Agama, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati I Komang Koheri menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Kunjungan kerja ini memiliki arti yang sangat penting bagi daerah. Melalui momentum ini, kami berharap dapat menyampaikan berbagai kondisi dan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Komang Koheri.
Ia menjelaskan, Pemkab Lampung Tengah terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi penyaluran berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, Komang Koheri memperkenalkan inovasi daerah bertajuk SEKINKER GELOWING (Sejahterakan Masyarakat Miskin, Kerja Sama CSR, Gerebek Lawan, dan Waspada Stunting), sebagai salah satu program unggulan yang mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Lampung Tengah.
Mantan anggota Komisi VIII DPR RI tersebut berharap kunjungan kerja ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran.
“Kami mempercayakan kepada rekan-rekan Komisi VIII DPR RI untuk bersama-sama membantu mengurai berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial di Kabupaten Lampung Tengah,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos agar benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa masih terjadi ketimpangan dalam penyalurannya. Data penerima harus terus diperbaiki agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya,” tegas Marwan.
Selain persoalan bansos, Marwan juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Ia menilai insentif yang diterima para guru honorer saat ini masih belum sebanding dengan dedikasi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Menurutnya, insentif bagi guru honorer harus dipandang sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus penghargaan atas pengabdian mereka, bukan sekadar pelengkap dalam penganggaran.
Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan para guru honorer serta peningkatan kualitas program bantuan sosial di seluruh Indonesia.(hen).
